Bamsoet Dukung Transformasi Pertanian untuk Kedaulatan Bangsa

setnis December 27, 2025

lighthousedistrict – Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan dukungannya terhadap langkah transformasi pertanian yang digagas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Ia menilai kebijakan tersebut memberikan nilai tambah nyata sekaligus memperkuat kedaulatan dan kemandirian pangan nasional.

Dalam keterangannya di Jakarta, Bamsoet menegaskan inisiatif Kementerian Pertanian Republik Indonesia patut dicermati dan dijadikan contoh. Menurutnya, kebijakan yang diambil tidak berhenti pada konsep, tetapi berorientasi solusi terhadap persoalan riil sektor pangan dan ketenagakerjaan.

Bamsoet menyoroti hilirisasi produk pertanian sebagai langkah strategis yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa. Ia menyebut program tersebut telah membuka hingga delapan juta lapangan kerja baru, sehingga berperan penting dalam meredam ancaman pengangguran di tengah ketidakpastian ekonomi.

Menurut Bamsoet, capaian tersebut menunjukkan transformasi pertanian tidak hanya berdampak pada produksi pangan, tetapi juga pada penciptaan nilai ekonomi berkelanjutan. Ia menilai pendekatan hilirisasi mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat daya saing produk pertanian nasional.

Selain aspek ekonomi, Bamsoet juga mengapresiasi peran aktif Menteri Pertanian sepanjang 2025 dalam merespons berbagai tantangan, termasuk membantu masyarakat terdampak bencana banjir di Sumatera. Ia menilai kehadiran negara melalui kebijakan pangan dan bantuan kemanusiaan menjadi bukti komitmen pemerintah terhadap ketahanan nasional.

Ke depan, Bamsoet berharap transformasi pertanian terus dilanjutkan secara konsisten dan terintegrasi. Ia menilai sinergi antara kebijakan pangan, penciptaan lapangan kerja, dan respons sosial akan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi serta ketahanan pangan Indonesia.

HILIRISASI PERTANIAN DINILAI JADI SOLUSI EKONOMI DI TENGAH KRISIS NASIONAL

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai inisiatif Kementerian Pertanian Republik Indonesia menjadi solusi nyata di tengah tantangan multidimensional bangsa. Indonesia menghadapi bencana ekologis di Sumatera sekaligus pelemahan daya beli masyarakat yang menekan perekonomian nasional.

Bamsoet menyoroti langkah berani Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menyusun strategi transformasi dan investasi sektor pertanian. Kebijakan tersebut dinilai berdampak langsung pada masyarakat akar rumput melalui peningkatan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja.

Salah satu aspek paling menonjol adalah konsistensi hilirisasi produk pertanian. Bamsoet menilai pendekatan ini mampu menggerakkan ekonomi desa, memperkuat rantai pasok domestik, serta meningkatkan daya saing produk nasional di pasar. Hilirisasi juga dinilai relevan untuk menjawab tantangan pengangguran dan ketimpangan pendapatan.

Menjelang pergantian tahun 2025 ke 2026, Bamsoet mencatat duka mendalam akibat bencana di Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana tersebut berdampak pada sekitar 3,3 juta jiwa dan menuntut respons kebijakan yang terintegrasi antara pemulihan sosial dan penguatan ekonomi.

Di sisi lain, tekanan ekonomi tercermin dari angka pengangguran nasional yang mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025, berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Kondisi ini, menurut Bamsoet, menuntut kebijakan sektor riil yang cepat, terukur, dan berkelanjutan.

Bamsoet menyimpulkan bahwa transformasi pertanian berbasis hilirisasi dan investasi merupakan oase di tengah krisis. Ia mendorong konsistensi kebijakan lintas tahun agar pertanian terus menjadi penopang ekonomi nasional, mempercepat pemulihan pascabencana, dan menciptakan pertumbuhan yang inklusif.

HILIRISASI PERTANIAN DINILAI JADI TAMENG UMKM DAN PENCIPTAAN KERJA 2026

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo menilai sektor UMKM dan manufaktur nasional tengah menghadapi tekanan berat akibat maraknya produk impor ilegal. Kondisi ini, menurutnya, menggerus daya saing pelaku usaha lokal sekaligus menghambat penciptaan lapangan kerja baru.

Bamsoet menegaskan perlunya sinergi kuat antar-kementerian teknis untuk melindungi pasar domestik dan memperluas kesempatan kerja. Ia memandang kebijakan lintas sektor menjadi kunci agar upaya penegakan hukum, peningkatan produktivitas, dan perlindungan industri berjalan beriringan.

Dalam konteks tersebut, Bamsoet mengapresiasi inisiatif Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mendorong produktivitas sektor pertanian sebagai strategi melawan penyelundupan. Menurutnya, pendekatan ini solutif karena memperkuat produksi dalam negeri sekaligus menutup ruang bagi barang ilegal.

“Kita berharap di tahun 2026, para pembantu Presiden semakin kreatif menggagas inisiatif baru,” ujar Bamsoet. Ia menilai kreativitas kebijakan diperlukan untuk mereduksi kompleksitas persoalan ekonomi yang saling terkait.

Bamsoet juga menyoroti strategi hilirisasi dan investasi pertanian yang digarap Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan nilai sekitar Rp371 triliun. Program ini difokuskan pada 14 komoditas strategis, mencakup perkebunan dan pangan unggulan seperti kelapa sawit, kelapa untuk VCO dan santan, tebu, kakao, kopi, lada, pala, jambu mete, hingga gambir.

Inisiatif tersebut diproyeksikan meningkatkan nilai tambah hingga ratusan kali lipat serta menyerap sekitar 8,6 juta tenaga kerja. Bamsoet menilai dampak ini krusial bagi penguatan ekonomi daerah dan pemulihan nasional.

Sebelumnya, Menteri Amran menegaskan hilirisasi pertanian bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani lokal. “Kita tidak boleh lagi membiarkan kekayaan alam keluar dalam bentuk mentah. Hilirisasi pertanian adalah kunci kemandirian,” ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan pabrik pengolahan di dekat sentra produksi petani akan menciptakan nilai tambah berlipat dan memastikan pertumbuhan ekonomi dari bawah. Mentan juga menyebut kebijakan ini selaras dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto, yang menegaskan komitmen pada Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi ekonomi nasional.

Menutup pandangannya, Bamsoet berharap hilirisasi pertanian dapat menjadi motor perlindungan UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kedaulatan ekonomi pada 2026.