pltd
lighthousedistrict.org -Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini diambil menyusul kenaikan harga minyak yang menekan biaya operasional energi fosil.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Presiden meminta langkah ini segera dihitung dan direalisasikan untuk mengurangi ketergantungan energi diesel. “Bapak Presiden mengarahkan agar konversi PLTD ke PLTS segera direalisasikan dan dihitung,” ujar Airlangga usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis sore.
Kebijakan ini sejalan dengan target pemerintah untuk mempercepat transisi energi bersih dan mengurangi emisi karbon. PLTS dianggap lebih stabil secara biaya dan ramah lingkungan dibandingkan pembangkit berbasis bahan bakar fosil.
Selain mengurangi biaya bahan bakar, percepatan konversi PLTD ke PLTS juga mendukung ketahanan energi nasional. Saat harga minyak global tinggi, pembangkit diesel menjadi beban finansial besar bagi PLN dan pemerintah.
Baca juga:“Pemerintah Dorong Kolaborasi Perkuat UMKM dan Peran Ekonomi Perempuan”
Dorong Penggantian PLTD dengan PLTS dan Bentuk Satgas Energi
Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan penggantian pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan masih banyak PLTD aktif yang menggunakan bahan bakar fosil secara besar-besaran. “Pak Presiden meminta PLTS segera menggantikan diesel, karena biaya tinggi dan dampak lingkungan negatif,” ujarnya.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Transisi Energi. Satgas ini bertugas merencanakan dan memantau realisasi konversi PLTD ke PLTS di seluruh Indonesia.
Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga mempercepat transisi energi bersih dan mengurangi emisi karbon. PLTS juga dinilai lebih hemat biaya dalam jangka panjang.
Menteri Brian menekankan bahwa setiap PLTD yang dapat diganti dengan PLTS harus segera diidentifikasi. “Jika bisa diganti dengan energi terbarukan, itu akan menjadi langkah strategis untuk efisiensi energi nasional,” katanya.
Upaya percepatan ini diharapkan menjaga stabilitas pasokan listrik nasional, mengurangi beban subsidi BBM, dan mendukung target energi baru terbarukan pemerintah.
Satgas Percepatan Transisi Energi Bersih dan Terbarukan
Presiden Prabowo Subianto membentuk Satgas Percepatan Transisi Energi untuk mempercepat konversi PLTD ke PLTS serta pemanfaatan energi baru terbarukan.
Ketua Satgas, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, menjelaskan pembentukan ini sejalan dengan target pemerintah dalam program 100 gigawatt PLTS. “Orientasinya untuk mempercepat transisi energi sekaligus mengurangi subsidi listrik,” ujarnya di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/3).
Bahlil menambahkan, pengalihan dari diesel ke PLTS tidak hanya mengurangi biaya subsidi, tetapi juga mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik. Langkah ini diharapkan meningkatkan efisiensi energi nasional dan mendukung strategi dekarbonisasi.
Kementerian ESDM mendorong pemanfaatan PLTS untuk elektrifikasi pulau-pulau terpencil. Hal ini termasuk bagian dari upaya pemerintah memperluas akses energi hingga ke daerah-daerah sulit dijangkau.
Program transisi energi bersih juga menekankan penggunaan sumber energi terbarukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Implementasi ini diharapkan menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup
Baca juga:“Harga Daging Ayam di Jakarta Capai Rp38.500-Rp40.500 per/Kg”
About the Author
