platform
lighthousedistrict -Pusat Kajian Keberlanjutan Universitas Harkat Negeri, SUSTAINABILITAS, kembali menghadirkan Tropical Landscapes Finance Facility (TLFF) sebagai platform strategis. Inisiatif ini bertujuan mempercepat pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kehadiran TLFF juga menjawab tantangan perubahan iklim dan kebutuhan pembiayaan hijau yang terus meningkat.
Direktur SUSTAINABILITAS, William Sabandar, menjelaskan bahwa TLFF merupakan platform blended finance yang pertama kali diluncurkan pada 2016. Platform ini mendapat dukungan dari berbagai lembaga internasional, termasuk UN Environment Programme dan World Agroforestry Centre. Dukungan tersebut memperkuat kredibilitas TLFF sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan.
TLFF dirancang untuk menyalurkan pembiayaan jangka panjang dalam berbagai bentuk. Pembiayaan tersebut meliputi pinjaman, investasi dana, serta pendampingan teknis. Fokus utama platform ini mencakup proyek pertumbuhan hijau, pertanian berkelanjutan, dan energi terbarukan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan proyek memperoleh dukungan finansial sekaligus peningkatan kapasitas.
Lebih lanjut, TLFF tidak hanya berfungsi sebagai penyedia pembiayaan. Platform ini juga menjadi pusat kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, dan organisasi internasional dapat bekerja sama melalui wadah ini. Kolaborasi tersebut penting untuk mempercepat implementasi proyek berkelanjutan di lapangan.
Menurut William Sabandar, kebutuhan pembiayaan hijau di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Sementara itu, kesenjangan pendanaan masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, TLFF hadir untuk menjembatani kebutuhan proyek dengan sumber pendanaan global. Model blended finance memungkinkan pembagian risiko antara berbagai pihak.
Baca juga:“Harga Emas Antam Naik Rp19 Ribu, Tembus Rp2,85 Juta per Gram”
Kolaborasi Keberlanjutan dan Peluang Indonesia Memimpin Ekonomi Hijau Global
Pusat Kajian Keberlanjutan SUSTAINABILITAS mendorong keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Ajakan ini mencakup partisipasi di berbagai inisiatif yang dikembangkan di Jakarta dan daerah lain. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi hijau di Indonesia.
Direktur SUSTAINABILITAS, William Sabandar, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Ia mengajak pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat untuk berkontribusi secara nyata. Menurutnya, keberhasilan program keberlanjutan sangat bergantung pada sinergi antar pihak. Keterlibatan luas juga dapat mempercepat implementasi solusi di tingkat lokal.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Global Alliance for a Sustainable Planet, Satya Tripathi, menilai Indonesia memiliki posisi strategis. Ia menyebut Indonesia berpeluang memimpin agenda ekonomi hijau di tingkat global. Potensi ini didukung oleh kekayaan sumber daya alam dan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
Satya Tripathi menjelaskan bahwa kondisi Indonesia saat ini berbeda dibandingkan satu dekade lalu. Ia melihat adanya kemajuan dalam kebijakan dan kesadaran terhadap isu lingkungan. Namun, tantangan tetap besar, terutama dalam mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada 2030. Target tersebut membutuhkan transformasi signifikan di sektor energi, industri, dan penggunaan lahan.
Sebagai tambahan konteks, Indonesia merupakan salah satu negara dengan emisi karbon terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah telah menetapkan berbagai strategi untuk menekan emisi, termasuk pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi. Upaya ini memerlukan dukungan pembiayaan dan inovasi teknologi yang berkelanjutan.
Institusi Dan Kebijakan Menjadikan Ekonomi Hijau Arus Utama Pembangunan Nasional
Penguatan institusi dan kebijakan menjadi kunci dalam mendorong keberlanjutan pembangunan di Indonesia. Pendekatan ini dinilai mampu memastikan ide dan inisiatif tidak berhenti pada konsep semata. Pemerintah juga menempatkan ekonomi hijau sebagai inti strategi pembangunan nasional.
Seorang pemangku kepentingan menegaskan pentingnya peran institusi dalam menciptakan dampak nyata. Ia menyatakan bahwa ide membutuhkan wadah agar dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Menurutnya, institusi akan melahirkan kepemimpinan, kebijakan, dan tindakan konkret. Bahkan, institusi tetap bertahan meski para penggagasnya sudah tidak ada.
Pandangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melihat ekonomi hijau sebagai fondasi pembangunan. Pergeseran ini terjadi seiring meningkatnya risiko perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi.
Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A.A., menjelaskan perubahan paradigma tersebut. Ia menyebut pemerintah kini menempatkan ekonomi hijau sebagai jantung perencanaan nasional. Komitmen ini sudah terlihat dalam RPJMN 2020–2024 dan diperkuat pada RPJMN 2025–2029. Fokus tersebut juga tercermin dalam prioritas Astacita ke-2 dan ke-8.
Leonardo menambahkan bahwa ekonomi hijau kini menjadi arus utama dalam setiap kebijakan pembangunan. Artinya, seluruh program pemerintah harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Pendekatan ini bertujuan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian sumber daya alam.
Baca juga:“Pemerintah Masih Mengkaji Penyesuaian Harga BBM Nonsubsidi”
About the Author
