Vance Peringatkan PHK Meluas Jika Shutdown Tak Segera Usai
lighthousedistrict.org – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance memperingatkan bahwa ribuan pekerjaan berisiko hilang jika penutupan pemerintahan federal (shutdown) tidak segera diakhiri. Ia menilai situasi tersebut dapat memperburuk kondisi ekonomi dan memperdalam dampak sosial di seluruh negeri.
“Semakin lama ini berlangsung, semakin dalam pemotongan yang harus dilakukan,” kata Vance kepada Fox News, Senin, 13 Oktober 2025. “Beberapa dari pemotongan ini akan terasa sangat menyakitkan.”
Kebuntuan politik di Washington kini memasuki minggu ketiga tanpa kejelasan jadwal pemungutan suara di Kongres. Ratusan ribu pegawai federal masih dirumahkan tanpa gaji, dan berbagai layanan publik mulai terhenti di sejumlah sektor penting, termasuk kesehatan dan keamanan.
Awal Mula Krisis Anggaran di Washington
Penutupan pemerintahan dimulai pada 1 Oktober 2025, setelah Partai Demokrat menolak rancangan undang-undang pendanaan jangka pendek dari Partai Republik. Penolakan itu muncul karena Demokrat menuntut perpanjangan subsidi asuransi kesehatan federal dalam kerangka Affordable Care Act (ACA).
Akibat kebuntuan tersebut, pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 4.000 pegawai di tujuh lembaga federal, termasuk Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC).
Namun, juru bicara Departemen Kesehatan AS, Andrew Nixon, mengatakan sebagian surat pemberitahuan PHK dari CDC dikirim secara keliru. “Pegawai tersebut telah diberitahu bahwa mereka tidak termasuk dalam pemangkasan tenaga kerja,” ujar Nixon. Menurut serikat pekerja CDC, sekitar 700 dari 1.300 pegawai yang diberhentikan pada Jumat lalu telah dipekerjakan kembali keesokan harinya.
Pekerja Esensial Tetap Bekerja Tanpa Gaji
Sementara itu, pekerja esensial seperti petugas penegak hukum federal dan pengatur lalu lintas udara tetap diwajibkan bekerja tanpa menerima gaji. Presiden Trump memberikan pengecualian khusus bagi anggota militer. Ia memerintahkan Menteri Perang Pete Hegseth untuk mencari sumber dana agar gaji pasukan dapat dibayarkan minggu ini.
Pejabat Pentagon menyebut Departemen Pertahanan berencana menggunakan sekitar USD 8 miliar dari dana “penelitian, pengembangan, pengujian, dan evaluasi” yang belum teralokasi. Dana tersebut akan digunakan untuk membayar gaji militer pada 15 Oktober, jika kebuntuan anggaran belum terselesaikan.
Tarik Ulur Politik di Kongres
Dari kubu Demokrat, Senator Mark Kelly menegaskan bahwa partainya tidak akan mundur dari tuntutan memperpanjang subsidi kesehatan federal. “Partai Republik tidak perlu melakukan ini, mereka tidak perlu menghukum rakyat,” ujar Kelly dalam program Meet the Press di NBC.
Sebaliknya, Senator Partai Republik Lindsey Graham menolak perpanjangan subsidi tersebut, dengan alasan beban fiskal yang semakin berat. Ketegangan ini membuat proses perundingan anggaran semakin sulit diselesaikan.
Vance menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang memperumit keadaan. “Ini bukan situasi yang kami inginkan,” ujarnya. “[Pemutusan hubungan kerja] ini bukan hal yang kami nantikan, tetapi Demokrat telah memberikan kami kondisi yang sulit.”
Baca Juga : “Trump Restui Pejuang Hamas untuk Mempersenjatai Kembali Pasukannya“
Dampak Shutdown Meluas ke Layanan Publik
Penutupan pemerintahan kini berdampak luas terhadap layanan publik. Sejumlah museum Smithsonian, pusat riset nasional, dan Kebun Binatang Nasional di Washington DC resmi menutup pintunya setelah kehabisan dana operasional.
Shutdown juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku bisnis dan investor. Penundaan aktivitas pemerintahan dinilai dapat menekan pertumbuhan ekonomi kuartal keempat dan mengganggu kepercayaan pasar terhadap stabilitas fiskal AS.
Tekanan Ekonomi dan Politik yang Meningkat
Para ekonom memperkirakan, setiap minggu penutupan pemerintahan dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi AS hingga 0,1 persen dari PDB. Jika berlanjut lebih dari sebulan, dampaknya bisa menyaingi shutdown besar pada tahun 2018–2019 yang berlangsung selama 35 hari.
Vance menegaskan pentingnya menyelesaikan kebuntuan ini segera demi menjaga stabilitas nasional. “Kita tidak bisa membiarkan rakyat menjadi korban tarik ulur politik,” tegasnya.
Harapan untuk Kesepakatan Baru
Meski belum ada tanda-tanda kompromi, beberapa anggota Kongres dari kedua partai mulai menyerukan pembentukan kelompok kerja lintas partai. Tujuannya adalah mencari solusi anggaran sementara agar layanan publik dapat beroperasi kembali.
Pengamat politik menilai, kesepakatan jangka pendek mungkin menjadi satu-satunya cara untuk mengakhiri krisis ini sebelum dampaknya meluas ke sektor swasta.
Penutupan pemerintahan kali ini menjadi ujian bagi kepemimpinan JD Vance dan administrasi Trump dalam mengelola tekanan politik dan ekonomi secara bersamaan. Jika kebuntuan ini tak segera berakhir, gelombang PHK yang disebut Vance sebagai “menyakitkan” bisa menjadi kenyataan di seluruh Amerika Serikat.
Baca Juga : “Stefano Lilipaly Ungkap Kesedihan Mendalam Usai Gagal ke Piala Dunia 2026: Air Mata dan Harapan Jadi Satu“
