Kemendagri Minta Pemda Jaga Tren Penurunan IPH Lewat Pengendalian Harga Pangan
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) terus menjaga tren penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dengan memperkuat strategi pengendalian harga pangan di masing-masing wilayah.
Pemerintah menilai perbaikan kondisi inflasi saat ini perlu dipertahankan melalui langkah antisipasi terhadap komoditas pangan yang masih berpotensi mengalami kenaikan harga. Beras dan minyak goreng menjadi dua komoditas yang mendapat perhatian karena masih menunjukkan tekanan harga di sejumlah daerah.
Tomsi menyampaikan arahan tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (6/7).
Pemda Diminta Fokus Kendalikan Komoditas Pangan Strategis
Tomsi mengatakan pemerintah daerah tidak boleh merasa cukup dengan kondisi inflasi yang mulai membaik. Menurutnya, pengendalian harga pangan tetap menjadi prioritas karena kelompok makanan, minuman, dan tembakau memiliki pengaruh besar terhadap tingkat inflasi masyarakat.
“Yang kita lakukan sehari-hari adalah fokus makanan, minuman, dan tembakau. Tentunya kita tidak berpuas diri, tetap kita harus berusaha sekeras-kerasnya agar makanan, minuman, dan tembakau ini tidak terjadi kenaikan-kenaikan yang signifikan,” ujar Tomsi.
Ia meminta pemda memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk instansi terkait, guna memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga distribusi komoditas pangan tetap berjalan lancar.
Menurut Tomsi, intervensi terhadap sektor pangan menjadi langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah secara langsung. Upaya tersebut meliputi pemantauan harga, penguatan distribusi, hingga kerja sama antardaerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sebagian Besar Provinsi Catat Penurunan IPH
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perkembangan harga pangan nasional menunjukkan tren yang semakin terkendali. Hingga 3 Juli 2026, sebanyak 29 provinsi tercatat mengalami penurunan IPH.
Sementara itu, delapan provinsi masih mengalami kenaikan IPH dan satu provinsi berada dalam kondisi relatif stabil. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar daerah mulai berhasil menjaga kestabilan harga berbagai komoditas.
Meski demikian, pemerintah tetap meminta kewaspadaan karena sejumlah bahan pangan masih memiliki tingkat harga tinggi. Beras dan minyak goreng menjadi komoditas yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut untuk mencegah tekanan inflasi kembali meningkat.
Selain itu, BPS mencatat bawang putih mengalami inflasi sebesar 6,88 persen pada Juni 2026. Kenaikan tersebut dipengaruhi peningkatan biaya impor yang terdampak penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
Di sisi lain, beberapa komoditas seperti cabai merah, bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan telur ayam ras menunjukkan perkembangan harga yang lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.
baca juga: BI perkuat koordinasi terkait inflasi di tengah ketidakpastian global
Inflasi Juni 2026 Masih Terkendali, Pemerintah Perkuat Pengawasan
Tomsi menjelaskan inflasi nasional secara tahunan atau year-on-year pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen. Sementara itu, inflasi secara tahun berjalan atau year-to-date mencapai 1,79 persen.
Ia menyebut tekanan inflasi tidak hanya berasal dari sektor pangan. Beberapa kelompok pengeluaran lain juga turut memberikan pengaruh, seperti transportasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi serta kelompok perawatan pribadi akibat kenaikan harga emas dunia.
Karena itu, pemerintah akan terus mengarahkan kebijakan pengendalian pada sektor yang dapat dikendalikan secara langsung oleh pemerintah daerah, terutama pangan strategis.
Tomsi juga meminta pemda menggunakan data BPS sebagai dasar dalam menentukan kebijakan. Menurutnya, penggunaan data yang akurat akan membantu pemerintah daerah mengambil langkah yang lebih tepat dalam menghadapi perubahan harga.
Koordinasi Daerah Jadi Kunci Stabilitas Harga Pangan
Kemendagri menilai keberhasilan pengendalian inflasi membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Setiap pemda diharapkan mampu membaca kondisi pasar lokal serta mengambil tindakan cepat ketika muncul potensi kenaikan harga.
Melalui koordinasi yang konsisten, pemerintah berharap tren penurunan IPH dapat terus berlanjut. Stabilitas harga pangan diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat kondisi ekonomi daerah.
Ke depan, pemerintah daerah akan terus didorong untuk meningkatkan pengawasan terhadap distribusi pangan, memperkuat cadangan pasokan, dan melakukan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan wilayah masing-masing.
baca juga: Prabowo Ungkap Rencana Kampus India Dibuka di Indonesia
About the Author
